nusakini.com - Jakarta - Cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno menjelaskan pernyataannya terkait proyek Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang dibangun tanpa utang. Ia mengatakan, 'tanpa utang' yang dimaksud adalah tidak menggunakan pembiayaan dari APBN, yakni menggunakan pola kemitraan dengan badan usaha atau swasta. 

"(Maksudnya) Tidak membebani utang negara, tidak menambah utang pemerintah, tidak memakai APBN," ujar Sandiaga di Kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (3/1/2019) kemarin.

Namun ternyata pola kemitraan dengan badan usaha atau swasta dalam membangun jalan tol sudah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. 

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, jalan tol yang dibangun pemerintah saat ini ialah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Konsep ini sama dengan skema pembangunan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang disebut Sandiaga tanpa berutang.

• Wawancara Eksklusif CJS, Irwan Adnan: Pakintaki Wargayya
• Wawancara Eksklusif CJS, Indah Putri Indriani Bicara Soal Pilgub Sulsel
• Jokowi dan Ma’ruf Amin Tak Diundang di Rakernas PDIP yang Bakal Digelar, Ini Alasannya
• Wawancara Eksklusif CJS: Dr. H. Abdul Rahman Bando SP SMi: Warga Makassar Pemilih Cerdas, Tidak Terpengaruh Money Politik
• Sidang Perdana MPK vs Presiden RI Digelar. Rp1,4T Jadi Nilai Gugatan

"Iya yang kita lakukan juga bangun tol kan tanpa bebani APBN. Jadi konsep yang sama dengan Cipali. Jadi cipali bukan satu-satunya jalan tol yang dibangun tanpa bebani APBN," kata Herry, di Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Herry mengatakan, saat ini pemerintah memiliki sekitar 48 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang sedang berjalan. 

"Kita ada 48 PPJT yg sekarang lagi berjalan, ya semunya seperti itu. Yang udah beroperasi ada beberapa" jelasnya, sambil mengatakan semua itu menggunakan konsep KPBU yang tanpa membebani APBN.

“Itu semua dengan KPBU, kerja sama kemitraan, kerja sama pemerintah badan usaha. Bayarnya pakai apa? pakai pendapatan tol, jadi bukan APBN. Bukan utang kan artinya, pemerintah nggak ngutang artinya," sambungnya.

Lebih lanjut Herry menjelaskan skema KPBU sendiri beragam macamnya. Ada yang skema build-operate-transfer (BOT) murni. Aritnya, Pemerintah menggandeng pihak ketiga yaitu BUJT sebagai investor yang akan membangun, kemudian mengoperasikan selama masa waktu tertentu, yang nantinya akan dilakukan pengalihan ke pemerintah.

"Intinya skema KPBU. KPBU ada macam-macam di kita. Ada yang BOT murni, sepenuhnya BOT seperti Cipali. Ada yang BOT dengan dukungan seperti Cisumdawu, Medan-Kualanamu-Tebing, Solo-Kertosono, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, terus Samarinda-Balikpapan, dan lainnya," pungkasnya. (sm/ma)